KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SINGKONG BERBASIS PENDEKATAN PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP DI KABUPATEN PACITAN DAN TRENGGALEK

Abstract

Tujuan penelitian ke-2 ini untuk mendiskripskan model kelembagaan agribisnis singkong, di kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Dari desain itu akan tergambarkan permasalah dan solusi untuk membangun kemitraan tersebut secara lebih utuh, baik dari sisi petani/kelompok tani, swasta/industri juga pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif, alat analisis yang digunakan analisis trianggulasi.. Data diperoleh dengan wawancara, quisioner, Fokus Group Discussion (FGD) dan penelusuran serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fluktuasi produksi, produktivitas dan sumberdaya lahan di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek terkait dengan aplikasi kebijakan pemerintah daerah setempat. Trend luas areal dan produksi singkong menurun di kedua kabupaten. Usahatani singkong di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek belum menerapkan baku teknis budidaya singkong, terutama dalam penggunaan input produksi. Harga relatif singkong dibandingkan tanaman lain rendah. Ada tiga bentuk kelembagaan dalam agribisnis Singkong di daerah penelitian. Pertama kelembagaan komunitas yang lebih mendasarkan pada hubungan sosial yang kuat, tergantung pada patron, usaha sering kali dilandaskan pada norma atau nilai transendental-tradisional. Kinerja kelembagaan kurang adanya kreativitas untuk mengembangkan secara produktif dan ekonomis. Produktivitas lembaga tergantung pada dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah. Kedua, Kelembagaan Pemerintah. Kelembagaan ini struktur-keorganisasian sudah jelas. Masih bergantung pada dukungan struktur diatas, yaitu pemerintah pusat melalui program-program dari pemerintah pusat. Struktur masih berperan untuk meningkatkan produktivitas, belum diarahkan pada paska produksi. Ketiga bentuk kelembagaan Pasar, orientasi kelembagaan ini belum menyentuh untuk mengembangkan agrobisnis singkong. Tergantung adannya jaminan dan dukungan dari pemerintah.

Kata kunci : Kelembagaan , Agribisnis, Singkong