ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NOMOR: 143/Pid.B/2012/PN.TL)

Abstract

Bahwa dalam hal terdapat kerugian dalam bentuk Materiil akibat dari tindak pidana maka korban dapat menuntut untuk melakukan penggabungan perkara ganti rugi terhadap perkara pidana tersebut kepada majelis hakim di dalam persidangan sesuai dengan Pasal 98 KUHAP selambat-lambatnya sebelum penuntut umum melakukan penuntutan. Dalam hal ini penuntut umum tidak memiliki wewenang dalam merumuskan dakwaannya terkait penggabungan tersebut. Hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang terdapat di dalam persidangan baik itu keterangan saksi maupun alat bukti. sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana. Dalam melakukan pembuktian di persidangan hakim seharusnya tidak hanya menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap, namun juga dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yaitu hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya.