STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEBIJAKAN EKSPOR. TKT MELALUI HUBUNGAN SINERGI PJTKI, EMIGRAN, DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN

Abstract

Fenomena migrasi internasional di lndonesia sudah ada sejak zarnan kolonial' hanya saja pelaks anaannya baru ditangani oleh pemerintah sebagai kebijakan nasional sejak Pelita II. Tujuannya adalah mengurangi pengangguran di dalam negeri dan meningkatkan devisa negara. Mekanisme pelaksanaan ekspor jasa TKI dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Migrasi internasional di Indonesia menjadi perhatian publik, terutama disaat banyaknya TKI mengalami berbagai permasalahan tindakan kekerasan atau ketidakadilan oleh berbagai pihak dan meningkatnya jumlah TKI yang pLrlang dengan terpaksa karena ilegal' Kondisi ini menunjukkan kurang efektifnya kebijakan ekspor jasa TKI' Tujuan dari penelitian pada tahap kedua ini adalah menyusun strategi peningkatan efektifnya kebijakan ekspor jasa TKI melalui hubungan sinergi PJTKI, Emigran dan Lembaga Pemerintahan. Penelitian dilaksanakan di empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember, Malang dan Ponorogo yang ditentukan secara acak dengan pertimbangan potensi TKI dan jumlah PJTKI berdasarkan pembagian u,ilayah Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode Forum Group Discussion (FGD). Populasinya dalam penelitian ini adalah TKI, Disnakerrans' dan PJTKL Jumlah sampel sebarryak 20 orang dengan cara disproportionate random sampling. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan tabel frekwensi dan Persentase' Kesimpulan dari penelitian adalah strategi peningkatan efektivitas kebijakan ekspor jasa TKI dapat dilakukan ciengan cara (l) meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan PJTKI terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan mengadakan pefiemuan rutin setiap bulan sekali di kantor PJTKI secara bergantian dan mengadakan sosialisasi (menyebarkan brosur-brosur dan menyiarkan kebijakan ekspor jasa TKI melalui radio) kepada masyarakat sampai di tingkat desa, (2) menurunkan TKI ilegal dengan ntemberi sanksi berupa tindak pidana kejahatan kepada pihak yang menempatkan TKI secara ilegal dan ada pinjaman kredit kepada calon TKI, dimana sumber dananya berasal dari DAU maupun Bank, (3) meningkatkan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk Serikat Buruh TKI atau TKI masuk menjadi anggota Serikat Buruh yang ada di negara dimana TKI berada. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka untuk menjamin dan mempercepat peningkatan el'ektivitas kebijakan ekspor jasa TKI diperlukan pelayanan dan tanggungjawab yang terpadu antara KBRI' DPRD' Polres dan Polsek, Disnakertrans, Aparat l(ecamatan, Bagian Hukum' dan Lembaga Keuangan, Lembaga Masyarakat yang peduli dengan TKI'