PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR

Abstract

eningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan. Perjanjian pengangkutan barang melalui laut adalah perjanjian yang didasari pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang juga merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Dan Prinsip-prinsip dalam perjanjian yang antara lain, Konsensualitas, Kebebasan Berkontrak, Kekuatan mengikat atau Pacta sunt servanda, Itikad baik, Kepribadian. Perjanjian tersebut menimbulkah tanggung jawab masing-masing subjeknya seperti ditegaskan dalam Pasal 468 KUHDagang dan Pasal 41 ayat (3) UU no 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam prakteknya ditemui adanya pengalihan tanggung jawab dari pihak pengangkut kepada pihak penerima, dengnan klausula-klausula yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dengan kapal layar yang menerapkan standar kontrak, oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah Perjanjian Pengangkutan barang melalui laut dengan kapal layar, telah sesuai dengan prinsip – prinsip dalam perjanjian ? 2) Apakah Keterlambatan Penyerahan Barang dari pengangkut kepada penerima, telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang diatur dalam UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ? 3) Apakah Resiko dalam pengangkutan barang melalui laut dengan kapal layar, mengakibatkan Pengalihan tanggung jawab Dari pengangkut kepada pengirim ?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Mengkaji dan menganalisa Perjanjian pengangkutan barang melalui laut dengan kapal layar apakah telah sesuai dengan prinsip-psinsip dasar perjanjian; 2) Mengevaluasi dan mengkritisi tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dalam perjanjian pengangkutan barang tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam UU no 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran; 3) Mengkaji dan menganalisis Resiko yang mengakibatkan pengalihan tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut dengan Kapal layar apakah bertentangan dengan prinsip tanggung jawab pengangkut dalam UU no 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan katan perundang-undangan (statute approach). yang mengumpulkan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum cara studi pustaka.