Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perubahan Akta Yayasan Pendidikan Wini Unggul (Studi Pada Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW)

Abstract

Penolakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perubahan Akta Yayasan Pendidikan Wini Unggul oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bjw, menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang menjadi dasar penolakan tersebut, terutama dalam konteks pengaturan yayasan dan peran notaris dalam penyusunan akta resmi. Meskipun perbuatan melawan hukum dalam Putusan tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan sebagai Pengawas dan Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Wini Unggul, namun amar putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh penggugat. Menurut pemaparan latar belakang diatas, maka penulis ingin menjalankan penelitian hukum yang judulnya “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perubahan Akta Yayasan Pendidikan Wini Unggul (Studi Pada Putusan 1/Pdt.G/2020/Pn Bjw)”. Menurut latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini ialah: pertama, Apa ratio decidendi Hakim dalam Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW telah memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai yang diatur dalam Pasal 16 UndangUndang No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris?. Kedua, Apakah akibat hukum dari berlakunya Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW terhadap para pihak yang terkait pada hasil putusan tersebut? Tujuan penulisan studi ini ialah untuk memenuhi salah satu ketentuan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, mengetahui dan menganalisis ratio decidendi Hakim dalam Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW telah memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris. Untuk mengetahui akibat hukum dari berlakunya Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW terhadap para pihak yang terkait pada hasil putusan tersebut. Metode penelitian hukum normatif sebagai landasan untuk menyusun dan meneliti skripsi ini. Metode penelitian hukum doktrinal, yang menitikberatkan pada analisis penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif, dipilih untuk meneliti topik ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perundangundangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum yang dimanfaatkan penulis ialah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, serta bahan non hokum, menggunakan metode pengumpulan bahan hokum library research. Hasil pembahasan dalam skripsi ini Pertama, ratio decidendi hakim dalam Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW belum memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai yang dikelola dalam Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris karena pada dasarnya dalam proses sebelum pembuatan akta pada panggilan rapat pembina dan pengangakatan pembina baru yang dinilai kurang mengedepankan maksud dari tujuan yayasan yang bertentangan dengan AD/ART. Dalam pertimbangannya, hakim cenderung mengedepankan legal formal namun tidak menyentuh substansial sampai tujuan lembaga sebagaimana yang diatur dalam AD/ART termasuk dampak yang diakibatkannya dan terjadinya benturan-benturan dalam penyelenggaraan lembaga dan kwalitas yg dihasilkan. Legal formal hanya mengedepankan keabsahan sesuai Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Notaris dan Yayasan yang tidak seimbang dan cermat mempedomani aturan main yg disepakati bersama yaitu AD/ART, sehingga menyimpangi AD/ART yaitu menyimpangi kesepakatan dan tujuan bersama. Selain itu disini kurang adanya kecermatan dan ketidak hati-hatian Notaris dalam pembuatan akta otentik yang pada akhirnya bisa memunculkan permasalahan hukum yang berakhir pada gugatan ke Pengadilan. Kedua, akibat hukum dari berlakunya Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW kepada para pihak yang terkait pada hasil putusan tersebut bahwasanya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap maka akibat hukum bagi para pihak yaitu mematuhi keputusan Majelis Hakim yang dinyatakan dalam putusan yang telah inkracht dimana menurut Majelis Hakim akta yang disusun oleh Notaris dinyatakan sah. Akibat hukum lainnya penggugat yang tidak terima dengan Putusan Majelis Hakim dapat mengusulkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sampai pada tingkat kasasi. Akibat hukum lainnya putusan majelis hakim yang menyimpang pada AD/ART yaitu menyimpangi kesepakatan dan tujuan bersama, hal ini dapat memunculkan permasalahan hukum yang berakhir pada gugatan ke Pengadilan. Saran dari skripsi ini adalah Pertama, Bagi yayasan seharusnya dalam penyelenggaraan segala kegiatan lembaga harus berpedoman dan berdasarkan pada AD/ART, termasuk pihak-pihak terkait seperti internal yayasan yang hanya mendasarkan balas jasa yang notabene tidak diatur dalam ADRT, yang kemudian diajukan ke Notaris yang juga hanya mengedepankan legal formal akta tanpa secara cermat berpedoman pada AD/ART yayasan sehingga dapat mempengaruhi tujuan penyelenggaraan lembaga dan mutu yang dihasilkan lembaga tersebut. Kedua, Bagi hakim yang mengadili perkara, sebaiknya dalam pertimbangan hakim tidak cenderung mengedepankan pertimbangan legal formal saja, namun juga harus berpedoman pada tujuan negara yang termuat dalam AD/ART lembaga. Hakim cenderung mengedepankan legal formal namun tidak menyentuh substansial sampai tujuan lembaga sebagaimana yang diatur dalam AD/ART termasuk dampak yang diakibatkannya dan terjadinya benturan-benturan dalam penyelenggaraan lembaga dan kwalitas yg dihasilkan.