Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian para pelaku tindak pidana perdagangan orang apakah termasuk dalam kategori pengurus dalam kejahatan korporasi serta untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan yang ditetapkan apakah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penulisan hukum ini akan membahas tentang pemidanaan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan undang-undang berupa pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.