Kinerja Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Aset Tetap

Abstract

Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan kinerja Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember dalam pengelolaan aset tetap. Kinerja organisasi publik merupakan penggambaran dari tingkat kualitas maupun kuantitas hasil kerja suatu organisasi atau bidang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, aset tetap dengan dokumentasi legal menunjukkan capaian sebesar 104,3% dengan realisasi sebesar 83,64%, dan pada tahun 2023 menunjukkan capaian 99,25% yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari capaian tersebut, capaian pada indikator aset tetap dengan dokumentasi legal telah tergolong sangat memuaskan. Capaian aset tetap dengan dokumenetasi legal pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,28%, dan perbandingan pada tahun 2023 dengan 2022 mengalami penurunan sebesar 3,05%. Dari capaian kinerja BPKAD Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam LKIP BPKAD Kabupaten Jember menunjukan adanya peningkatan kinerja khususnya pada Bidang Aset sebagai penanggung jawab target sasaran aset tetap dengan dokumentasi legal, dimana capaian kinerja tersebut telah terbilang sangat memuaskan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja Bidang Aset dalam pengelolaan aset tetap dengan menggunakan pendekatan quasi-kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pada penilaian kinerja dipenelitian ini menggunakan empat dimensi kinerja organisasi, yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember dalam pengelolaan aset tetap sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu seperti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, terlaksananya seluruh kegiatan berdsarkan dengan kebijakan dan aturan yang ada, terciptanya keterbukaan informasi dengan masyarakat, kesesuaian penggunaan aset tetap dalam memenuhi kebutuhan peemerintah daerah, serta penggunaan sumber daya secara maksimal dalam menunjang seluruh kegiatan yang ada. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset tetap, sehingga masih dibutuhkan perbaikan untuk peningkatan kinerja agar tercapai hasil yang optimal.