Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi: Puji Erliana Febriyanti, 200910201024, 2024, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa alasan mengapa program ini tercipta, seperti kondisi sungai-sungai di Kabupaten Banyuwangi sering kali tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik, ruang sempadan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta belum termanfaatkannya air sungai atau saluran atau embung secara maksimal. Sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas air yang dapat mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya air tersebut menjadi masalah yang mengakibatkan terganggunya kualitas air di Daerah Aliran Sungai. Dengan permasalahan tersebut, Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi berusaha mengatasinya dengan menciptakan sebuah program inovasi pelayanan yang diberi nama Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu). Program Sekardadu ini mulai diterapkan pada Maret 2022 lalu bebarengan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Program inovasi ini diinisiasi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan dilaksanakan oleh 6 Dinas sebagai implementor dengan Dinas PU Pengairan sebagai leading sektor. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mencetak agent of change (kader) yang dapat mengedukasi lingkunannya untuk peduli terhadap kelestarian sumber daya air. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dasar dalam penelitian, peneliti menggunakan teori koordinasi oleh Hasibuan (2011). Untuk data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi gabungan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan analisa menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi sudah terlaksana cukup baik jika dianalisis menggunakan teori koordinasi oleh Hasibuan (2011) yang mejabarkan bahwa ada 2 Tipe Koordinasi dan 4 faktor pendukung. Pada koordinasi secara vertical, peran yang dilakukan oleh kepala eksekutif daerah yakni Bupati banyuwangi serta jajaran organisasi pemerintah daerah sudah berjalan dengan semestinya. Kemudian pada koordinasi secara horizontal, koordinasi antar pejabat publik yakni antara organisasi pemerintah daerah dalam kerja sama berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya. Pada faktor Kesatuan Tindakan, Para implementor menunjukan saling memiliki rasa kepercayaan dan integritas (kejujuran), serta memiliki nilai kompetensi diri yang baik. Selain itu para implementor juga menunjukkan persepsi atau anggapan dan juga preferensi yang baik dalam pelaksanaan Sekardadu. Kemudian pada faktor Komunikasi antar implementor menunjukan intensitas keteraturan yang baik pada frekuensi komunikasi dari hari ke hari, terwujudnya hubungan kerja sama baik secara formal maupun informal, Namun pada pola kumulatif antar implementor program dengan lembaga pendidikan terlihat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan program. Kemudian pada faktor pembagian kerja, sudah memiliki staf/pegawai yang sesuai dengan kapabilitas yang dibutuhkan, sudah memiliki Standart Operating Procedure mengenai informasi job description, sudah disediakan fasilitas yang memadai, Untuk anggaran program Sekardadu berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat keputusan Bupati Banyuwangi serta tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah lainnya. Namun dalam pengalokasiannya terkendala dengan belum adanya anggaran khusus terkait konsumsi. Pada faktor disiplin, perilaku implementor program menunjukkan hasil yang baik.