Kepastian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Jual Beli

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum pengenaan BPHTB dalam ketentuan UU HKPPPD yang terutang saat ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan histori. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kekaburan norma pada pengenaan BPHTB pada PPJB yang secara asas belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mengakibatkan peralihan hak. Modifikasi pajak BPHTB dilakukan guna efesiensi dan efektifitas penerimaan pajak daerah, namun upaya tersebut justru memberikan kekaburan norma pada konsep peralihan hukum pertanahan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengenaan BPHTB pada PPJB belum memberikan kepastian hukum dan tidak dapat dilaksanakan