Peran Asosiasi Petani dalam Pengembangan Masyarakat Petani Tembakau

Abstract

Kondisi petani selalu ada pada posisi yang kurang diuntungkan, sehingga berpuluh-puluh tahun tidak memiliki suatu kekuatan yang absolute sehingga tidak mampu membela hak dan kepentingan mereka (petani). Lebih parah lagi petani tidak memiliki nilai tawar dari hasil pertaniannya, bahkan selama ini petani adalah gambaran nyata terpinggimya sebuah kelompok. Posisi yang kurang menguntungkan ini, bukan hanya teijadi pada masa panen raya, namun juga teijadi pada proses penanaman, dimana kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat pemberantasan hama dan kebutuhan lainnya harganya melambung tinggi. Keterpurukan ini juga di akibatkan oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM), sehingga petani hanya bisa menerima kondisi tersebut. Nilai tawar yang kurang menguntungkan menyebabkan sumber daya ekonomi (SDE) menjadi rendah, sehingga masyarakat petani sulit untuk berkembang dan akhirnya mengalami ketergantungan terhadap para tengkulak (pemiliki modal) Ketergantungan ini mengakibatkan sumber daya ekonomi petani tetap rendah, sehingga hasil panen petani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas petani dalam sisi produksi sangat kurang memadai sehingga mempengaruhi adanya peningkatan sumber daya manusianya. Secara geografis petani bertempat tinggal di pinggiran yang hanya mengandalkan lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani tembakau di desa Kota Anyar memiliki nasib yang serupa dengan petani lainnya, sehingga petani tembakau selalu dirugikan oleh pihak gudang dan tengkulak, hal ini di karenakan petani mengalami ketergantungan kepada pihak gudang dan tengkulak dalam penjualan hasil pertaniannya (tembakau). Ketergantungan ini terlihat pada musim tanam dan musim panen, pada musim tanam pihak gudang yang bekerja sama dengan paguyuban tengkulak untuk menyebarkan pupuk kemasyarakat yang bersifat hutang pinjam dan hasil panennya harus dijual kegudang yang mengeluarkan pupuk, serta tanaman/ bibit yang bisa di beli oleh gudang sudah ditentukan sedang secara kualitas petani mengalami kesulitan dalam menanaman bibit dari gudang. Mengacu beberapa permasalah yang teijadi dalam masyarakat petani tembakau di desa Kota Anyar, maka peran lembaga-lembaga pengembangan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memutuskan ketergantungan masyarakat. Pihak asosisia petani Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu lembaga yang mengembangkan petani tembakau di desa Kota Anyar. Terkait dengan penelitian masalah peran yang digunakan oleh pihak asosiasi pada masayarakat petani tembakau, maka peneliti menggunakan metode peneliti kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dalam menjawab rumusan masalah”bagaimana peran asosiasi petani dalam pengembangan masyarakat petani tembakau di desa Kota Anyar?”Penelitian ini akan menggambarkan peran asosiasi dalam pengembangan petani tembakau dengan di dukung oleh konsep yang terkait dengan permasalahan ini. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap pada aspek yang diselidiki. Sumber data primer melalui pengamatan atau observasi terhadap berbagai realitas dan fenomena di lapangan, menggali informasi dari informan terpilih dengan sistem wawancara dan mengumpulkan data-data pendukung/ dokumentasi selama lebih kurang 3 bulan. Penarikan kesimpulan tentang dua peran asosiasi petani dalam pengembangan masyarakat petani tembakau di desa Kota Anyar tidak terlepas dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan petani tembakau, antara lain: 1) Tahap persiapan, 2) Identifikasi masalah, 3) Perencanaan Kegiatan, 4) Pelaksanaan Kegiatan, dan 5) Evaluasi., sedangkan kedua peran tersebut antara lain. Pertama peran Fasilitator adalah menghubungkan masyarakat dengan sumbernya, baik sumber personal, impersonal dan sosial. Dalam menghubungkan masyarakat dengan sumbernya pihak asosiasi menggunakan kegiatan seperti pendampingan, pelatihan, penyuluhan dan pengembangan home industri. Kedua. Peran advokasi, pembelaan yang dilakukan oleh pihak asosiasi bersifat non litigasi, sehingga kegiatan yang dilakukan adalah mengkritisi masalah kebijakan hargadan kegiatan yang dilakukan seperti rembuk desa, seminar / sharing dan demonstrasi.