Analisis Kelembagaan Pengambek Masyarakat Nelayan di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Abstract

Kelembagaan dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya perikanan, memiliki peran penting dalam mengatur alokasi sumberdaya dan mendistribusikan barang dan jasa melalui mekanisme transaksi non-pasar. Kelembagaan ini mencakup aturan main yang dibuat dan disepakati secara formal maupun informal, serta organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan tersebut. Di Indonesia, potensi perikanan sangat besar dengan luas perairan yang mencapai 3,25 juta km2 dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Namun, sektor perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal dan merata, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat pesisir, terutama nelayan, yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Kemiskinan nelayan di sektor perikanan disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain illegal fishing, dominasi tengkulak dan juragan dalam rantai perekonomian, overfishing, dan rendahnya jangkauan nelayan di perairan lepas. Selain itu, masalah keterbelakangan pendidikan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta lemahnya manajemen keuangan juga berperan dalam memperburuk kondisi nelayan. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kultural dan struktural secara bersama-sama. Pembangunan sektor perikanan harus dilakukan dengan bijaksana, efektif, dan efisien, dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Hal ini melibatkan upaya untuk memperbaiki akses nelayan ke sumberdaya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta memperkuat kelembagaan yang mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi masalah-masalah struktural yang menghambat kesejahteraan nelayan, seperti perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup. Pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan juga harus memperhatikan perlindungan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, serta mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan dengan batas-batas yang sesuai dengan daya dukung perairan. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan, perlu adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan nelayan dan mencapai sasaran Pembangunan Milenium. Hal ini melibatkan perbaikan dalam aspek kultural dan struktural, termasuk pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, manajemen keuangan, serta akses nelayan ke sumberdaya dan pasar. Masyarakat nelayan di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, memiliki karakteristik status sosial yang terbagi berdasarkan fungsi, ekonomi, dan kelembagaan. Status sosial yang lebih tinggi dipegang oleh pengambeg dan juragan darat, sedangkan buruh nelayan cenderung memiliki status sosial yang lebih rendah. Masyarakat nelayan tersebut memiliki kebiasaan buruk berupa kecenderungan untuk berhutang dan tidak mau menabung, yang menjadi penyebab kemiskinan yang terus membelenggu mereka. Sistem hutang piutang yang rumit dan merugikan antara nelayan, pengambek, dan juragan darat juga memperdalam kemiskinan struktural yang mereka alami. Selain itu, masyarakat nelayan juga memiliki kebiasaan buruk lainnya seperti pemalas, hidup boros, dan sulit mencari alternatif pekerjaan. Kemiskinan struktural yang terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kelembagaan dan tatanan sosial yang tidak memungkinkan akses mereka terhadap sumber daya yang seharusnya tersedia. Kemiskinan rumah tangga nelayan di Desa Puger Wetan disebabkan oleh eksploitasi dalam hubungan patron-klien yang merugikan nelayan kecil dan buruh nelayan. Nelayan kecil yang tidak memiliki modal meminjam uang dari pengambek untuk membeli perahu dan peralatan tangkap, namun mereka harus menjual hasil tangkapan mereka kepada pengambek dengan harga yang jauh lebih rendah. Pola hidup dan konsumsi nelayan cenderung menghabiskan pendapatan mereka tanpa melakukan investasi atau menyimpan uang. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia nelayan juga mempengaruhi kemiskinan mereka. Masyarakat nelayan seringkali terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Hubungan patron-klien yang ada dalam masyarakat nelayan mempengaruhi distribusi pendapatan dan kontrol atas hasil tangkapan, dengan biaya transaksi biasanya ditanggung oleh pengambek.