Peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam Pengawasan Pelayanan Publik pada Dinas PUPR Kota Denpasar

Abstract

Pelayanan publik di Indonesia kerap menjadi sorotan di masyarakat khususnya pada tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti adanya peningkatan laporan dugaan maladministrasi yang diterima Ombudsman RI Provinsi Bali. Dimana dalam laporan tersebut intansi yang menerima laporan tertinggi ialah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar. Dengan adanya laporan dugaan maladministrasi dari masyarakat maka dirasa perlunya suatu peran dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan pelayanan publik seperti Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis terkait peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam pengawasan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan analisis kualitatif bersifat deskriptif. Hasil yang diperoleh ialah peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dibagi menjadi 2 dimensi yaitu pencegahan maladministrasi dengan sub dimensi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan partisipasi pasyarakat derta dimensi penyelesaian laporan dengan subdimensi prosedur penyelesaian laporan dan jumlah laporan selesai. Ombudsman RI Provinsi Bali berhasil melaksanakan seluruh dimensi tersebut pada pengawasan yang dilakukan terhadap Dinas PUPR Kota Denpasar.