Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kab/Kota Prov. Jawa Timur 2020-2021)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pengaruh tingkat efisiensi, tingkat efektifitas dan tingkat pertumbuhan PAD secara langsung terhadap belanja modal Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021. Berdasarkan data Kementrian keuangan (2021) menunjukkan bahwa 28 Kab/Kota yang mempunyai belanja modal masih dibawah rata-rata dan hanya beberpa Kab/Kota yang mempunyai belanja modal tinggi di wilayah Jawa Timur pada tahun 2021 sehingga dapat dikatakan peningkatan belanja modal di kabupaten/kota tersebut belum maksimal. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah Jawa Timur. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan APBD Jawa Timur ditahun 2021. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Negara. Metode pemilihan sampel yakni dengan menggunakan metode Purposive Sampling, dimana pemilihan sampel berlandaskan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, sampel penelitian yaitu Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang memiliki laporan keuangan tahun 2020-2021. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu 1) Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukkan bajwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap belanja modal, artinya semakin kecil rasio dari perhitungan uji stastistik maka semakin efisien, namun pada penelitian ini hampir semua kabupaten/kota memiliki rasio yang sangat tinggi. 2) Berdasarkan hasil pengujian parsial yangmenunjukkan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Artinya semakin besar hasil uji rasio maka semakin efektif kinerja keuangan daerah. 3) Berdasarkan hasil pengujian parsial yang menunjukkan bahwa tigkat Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Artinya semakin tinggi pertumbuhan PAD maka semakin tinggi pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.