Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Abstract

Pembalakan liar yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan Indonesia semakin berkurang. Masalah dalam tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi karena sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Kurangnya pengetahuan dalam masyarakat akan arti pentingnya hutan terhadap kehidupan umat manusia serta lemahnya hukum menambah kerumitan untuk menanggulangi pembalakan liar. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin evektifitas penegak hukum. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum merumuskan tentang defenisi dari Pembalakan liar sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu terdapat banyak kekurangan dalam peraturan perundang undangan yang terdahulu mengakibatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini menjadi sangat sulit. Sehingga dibentuklah Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi unsur kesalahan dalam tindak pidana penebangan pohon secara ilegal menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2013; bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan pohon secara ilegal yang dilakukan oleh individu dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dan bagaimana unsur penghapus kesalahan dalam pertanggungjawabanpidana pada kasus pembalakan liar menurut Undang-undang No.18 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi unsur kesalahan dalam tindak pidana illegal logging terdapat dalam Pasal 12 huruf a , b, c, d, e, f, dan huruf g; dan dalam Pasal 19 huruf a, b, c, d, dan huruf f dalam Undang undang No.18 Tahun 2013. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembalakan liar yang dilakukan oleh individu baik secara sengaja atau karena kelalaiannya telah dirumuskan dalam Pasal 82-85, Pasal 94 dan Pasal 98. Adapun yang menjadi alasan penghapus kesalahan terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No.18 Tahun 2013.