Politik Hukum Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Abstract

Kebijakan Penguasa kolonial Indonesia dan kendudukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 otonomi khusus bagi provinsi papua memang sejatinya lebih rendah baik secara ekonomi, sosial dan pengetahuan serta keadilan di tanah Papua. Hal inilah yang membuat hubungan politik hukum diantara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua sering kali tidak seimbang dengan Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 karenanya timbulnya perselisihan atau sengketa terkait politik di bangsa papua, dan sengketa ini sampai ke ranah pengadilan Internasional. Sengketa politik Papua terus ada sampai sekarang dan kenali oleh seluruh Negara di dunia, hingga kini tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Maka sepatutnya Negara Indonesia mengakaui kebenaran hak politik terhadap orang Papua sejak 1 Desember 1961. Karena integrasi bangsa Papua ke dalam Indonesia melalui Pepera 1969 itu adalah cacat moral dan juga hukum, sebab dalam pepera tersebut tidak memberi ruang untuk orang papua bebas memilih dan menentukan nasip mereka sendiri, melainkan dengan moncong senjata, kekerasan dan juga pembunuhan yang masal. Hingga lahirlah biak berdarah yang tak selesaikan oleh Negara sampai sekarang, Kasus semacam ini banyak yang belum di selesaiakan seperti Wamena berdarah, Abepura berdarah, Wasior berdarah dan kasus lainnya.