Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup

Abstract

Peran penting dan strategis dari korporasi bagi pengembangan perekonomian nasional tidak dapat dipungkiri. Meski demikian, pembangunan ekonomi tak dapat menjadi pembenaran bagi korporasi mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat demi keuntungan sebesar-besarnya. Upaya mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban korporasi terhadap delik lingkungan hidup terus dilakukan melalui UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 dan pengaturan pada UU Cipta Kerja. Namun, formulasi pertanggungjawaban atas delik lingkungan hidup masih terbilang lemah, ditambah ketiadaan rumusan yang mengatur kapan suatu delik lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi hingga pengaturan pelaksanaan pemidanaan bagi korporasi yang tidak memadai. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berupaya merumuskan formulasi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi atas delik lingkungan hidup. Dalam hal ini, fokus penelitian pada pidana tambahan penutupan korporasi yang dipandang sebagai pidana pamungkas bagi subjek hukum korporasi atau corporate death penalty. Keberadaan pidana penutupan dapat menjadi VeJ Volume 9 • Nomor 1 • 139 jawaban permasalahan-permasalahan lain yang turut melingkupi upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menghadirkan formulasi pengaturan pemidanaan terhadap korporasi yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup melalui redaksional konstruksi norma.