Penegakan Status Kewarganegaan Ganda Terbatas dan Batasan-Batasan Hak Konstitusionalnya di Indonesia

Abstract

Pemberlakuan status kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas di Indonesia yang pada dasarnya adalah untuk melindungi warga negaranya, pada kenyataannya sempat menimbulkan beberapa persoalan, khususnya bagi warga negara asing (WNA) yang menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) dan anak-anak hasil perkawinan campurannya. Seorang istri (WNA) yang mengharapakan mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas, karena merasa kesulitan mendapatkan hak-haknya pada saat berada di Indonesia karena pemberlakuan kewarganegaraan tunggal. Adapun regulasi kewarganegaraan baru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah menimbulkan permasalahan bagi seorang anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang masih mengikuti regulasi lama, karena keterlambatannya mendaftarkan diri sebagai WNI mengakibatkan tidak diberikannya hak konstitusional.Melalui penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pemberlakuan status kewarganegaraan ganda terbatas beserta hak konstitusionalnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan status kewarganegaraan ganda terbatas hanyalah diperuntukkan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dengan konsekuensi dibatasinya penikmatan hak konstitusional hingga usia maksimalnya 21 tahun. Jadi, jika seorang WNA yang menikahi WNI dan anak-anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas menginginkan jaminan hak konstitusional Indonesia secara penuh yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai WNI, karena pada dasarnya Indonesia hanyalah mengenal kewarganegaraan tunggal.