Prinsip the Privity of Contract dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Daring

Abstract

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif. Keberadaan perjanjian dalam perdagangan berjanka inilah yang menjadi suatu hal yang perlu dikaji. Masalah yang ada pada penelitian ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pialang kepada nasabah, sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum yang baik dalam perdagangan berjangka komoditi karena nasabah merupakan pihak yang paling potensi dirugikan, terlepas dari hal tersebut permasalahanpermasalahan yang ada tidak lepas dari perjanjian perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki batasan terkait dengan pihaknya sehingga privity of contract menjadi suatu opsi dalam penyusunan perjanjian perdagangan berjangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum dengan menggunakan norma hukum sebagai obyek penelitiannya berdasarkan perspektif internal yang mampu memberi argumentasi hukum saat ditemukannya konflik, kekaburan, ataupun kekosongan hukum. Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan tesisi ini menggunaka tiga pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan melaui undang-undangnya, teori ataupun pendapat ahi yang berlaku dan kasus yang di ambil sebagai contoh perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dari pialang, teori ataupun pendapat hokum yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi ,perjanjian dan wanprestasi dan mengkaji kasus yang disajikan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanian derrivatif pada perdagangan berjangka tidak dapat terlepas dari klausa baku sehingga perlu suatu asas privity of contract dalam penyusun perjanjian untuk memberikan kepastian hukum dan pembatasan kepada para pihak dalam kontrak, selain hal tersebut nasabah yang merupakan konsumen yang memakai jasa pialang merupakan pihak yang berpotensi mendapatkan kerugian perlu perlindungan hukum berdasarkan penulisan ini perlindungan hukum yang perlu di penuhi adalah perlindungan internal yang merupakan perlindungan hukum dari dalam yaitu perjanjian yang harus memenuhi syarat syarat perjanjian dan eksternal perlunya regulasi yang harus di perbaiki sehingga muncul gagasan dalam penelitian ini yaitu regulasi yang perlu dibentuk harus menjadikan privity of contract dasar dari perjanjian perdagangan berjangka komoditi dan harus mengedepankan keadilan dalam regulasi tersebut guna memberikan kepastian hukum dalam bidang perdagangan berjangka komoditi. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberika saran berupa The Privity Of Contract dapat menjadi dasar dari kontrak digital dalam perdahangan berjangka komoditi, agar perdagangan berjangka komoditi memiliki batasan serta mempermudah nasabah untuk menentukan kepada siapa meminta tanggung jawab bila terjadi wanprestasi, Perlindungan hukum perdagangan berjangka komoditi perlu ditingkatkan baik secara internal maupun eksternal, Adanya pengaturan yang secara khusus berlaku bagi kontrak digital, dimana privity of Contract menjadi tolak ukur dari perjanjian tersebut.