Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115919
Title: Determinasi Faktor Utama dalam Ketidakmerataan Perkembangan Desa di Kabupaten Jember
Authors: LISTYAWATI, Ratih Novi
PRASETIYO, Prasetiyo
HAYATI, Nunung Nuring
Keywords: Analytical Hierarchy Process
Indeks Desa Membangun
Perkembangan Desa
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Plano Buana
Abstract: Kabupaten Jember secara administratif memiliki 226 desa yang tersebar pada 31 Kecamatan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2016 Kabupaten Jember memiliki satu desa dengan kategori sangat tertinggal serta desa lainnya tersebar dalam kategori tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Jumlah desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami pengurangan yang mengindikasikan pembangunan desa yang intensif, namun disisi lain juga mengindikasikan adanya perkembangan desa yang tidak merata. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menitik beratkan pembangunan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi sebuah modal dalam perwujudan desa maju dan mandiri. Latar belakang inilah yang menjadi dasar dalam perumusan indikator dalam Indeks Desa Membangun dengan tujuan untuk menjadi kekuatan desa dalam menjaga kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi bagi kesejahteraan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menentukan faktor utama yang mestinya dapat menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah. Tujuan penelitian tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Berdasarkan hasil analisis dari pengambilan data kepada pakar, diperoleh bahwa faktor utama ketidakmerataan perkembangan desa adalah pada dimensi Pendidikan dengan nilai AHP 0,268 disusul dengan dimensi ekonomi dengan nilai 0,229. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar terwujud perkembangan desa yang merata, pemerintah perlu memfokuskan pembangunan pada aspek Pendidikan dan aspek ekonomi. Pada aspek Pendidikan, pemerintah dapat memperluas akses masyarakat terhadap sarana Pendidikan serta kualitas dari sarana Pendidikan. Selain itu pada aspek ekonomi, pemerintah dapat memperluas keterjangkauan terhadap pusat pelayanan perdagangan serta keterjangkauan ke lembaga keuangan dan perkreditan.
URI: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115919
Appears in Collections:LSP-Jurnal Ilmiah Dosen



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.