Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Abstract

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersamasama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian korban. Namun demikian, visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil, dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat conditio sine qua non, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan visum et repertum merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (qualitativelegal research). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.