Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman bagi Masyarakat di Kabupaten Situbondo dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Abstract

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tidaklah dilakukan dengan mudah, namun adanya proses yang harus dilalui dan juga harus adanya pertimbangan yang matang. Semuanya bertujuan agar tidak adanya permasalahan yang akan terjadi di masa depan yang dapat mengakibatkan sengketa antara pihak yang terkait. Meskipun kita ketahui jika tujuan dari pembangunan itu sangat memiliki dampak yang besar seperti untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Istilah untuk kepentingan umum yang di maksud adalah untuk mengutamakan kepentingan sosial atau masyarakat luas, seperti bangunan- bangunan yang didirikan oleh pemerintah dan sebagainya dimana didalam Undang-Undang dipandang bermanfaat untuk umum. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, batas-batas atau ruang lingkup dari kepentingan umum di atur dalam Pasal 10, salah satu yang termasuk dalam kepentingan umum adalah lahan pemakaman/makam. Di Kabupaten Situbondo sendiri di beberapa wilayah baik kecamatan maupun desa kini sangatlah minim akan adanya lahan pemakaman. Lahan pemakaman yang ada di Kabupaten Situbondo termasuk kedalam golongan minim atau kurangnya ketersediaan tanah untuk dijadikan lahan pemakaman. Sedangkan untuk pemakaman yang tersedia kebanyakan merupakan tanah hibah dari warga sekitar daerah tersebut, dan kondisi dari pemakaman tersebut sudah pun sudah penuh. Tanah makam merupakan kebutuhan umat ataupun orang banyak, dan yang hakikatnya di lindungi oleh negara, dan perihal mengenai pemakaman di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dengan adanya peraturan di atas dinyatakan jika kebutuhan akan lahan pemakaman juga merupakan salah satu kebutuhan yang patut diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat yang ada. Ketersediaan lahan pemakaman juga merupakan salah satu tanggung jawab yang harus di penuhi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya juga memiliki kaitan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal di suatu negara baik orang itu masih hidup atau sampai meninggal dunia. Dimana setiap orang berhak mendapatkan keadilan, dan kesejahteraan dimana orang tersebut tinggal atau menetap. xiv Suatu penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, termasuk dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada di tengah masyarakat. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu permasalahan yang di angkat, dibahas dan juga diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan kepada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Skripsi ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang ada dan bersifat formal seperti aturan perundang-undangan, prinsip- prinsip hukum dan dokrin–dokrin hukum yang termuat di dalam literatur yang sesuai dengan perspektif ilmu hukum yang kemudian disatukan dan dihubungkan dengan permasalahan isu hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang menjadi pokok dari pembahasan skripsi inI. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan melakukan perincian terhadap permasalahan yang diteliti kemudian akan dilakukan analisa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan prinsip prinsip, penerapan kaidah atau norma hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu argumen, konsep serta prinsip-prinsip baru yang bersifat rasional dan obyektif dalam penyelesaian penelitian ini. Bahan hukum primer dan bahan sekunder dalam penelitian ini nantinya dianalisa menggunakan metode deduktif sehingga mendapat suatu jawaban atas permasalahan diatas yang nantinya dapat memberikan preskripsi yang seharusnya dapat diterapkan. Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, pendekatan– pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitan hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical apporoach) pendekatan komparatif (comparative approach), dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, makadapat ditarik kesimpulan bahwa; Peran pemerintah sebagai regulator yang menyebabkan terkendalanyapengelolaan lahan pemakaman umum di Kabupaten Situbondo yaitu; Pemerintah sebagai penentu Kebijakan, Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban lahan pemakaman umum disetiap wilayah, Mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan. Dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang xv diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan jenazah dengan keluarga yang sebelumnya yang meninggal sebagai ketetapan untuk mengefesienkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Kabupaten Situbondo yaitu; Lahan, Pemerintah sebagai pengelolaan lahan. perlunya penambahan lahan pemakaman untuk melayani jumlah penduduk yang meninggal di setiap tahunya semakin bertambah yang menjadikan di suatu wilayah pemakaman terjadi penumpukan jenazah. Ambulance, Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi lahan yang di kelolah yaitu pemakaman islam Dadi, Pemakaman islam Beroangin, Pemakaman islam Paropo, Pemakaman islam Sudiang raya, pemakaman Kristen Panaikang, dan Kristen Pannara. dan berupaya melakukan pelayanan dengan baik dengan penyediaan mobil ambulance gratis untuk warga Kabupaten Situbondo. Saran dari penulis untuk pemerintah Situbondo, Diharapkan agar pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai fasilitator lebih efektif dalam mengelola Pemakaman dengan baik, masyarakat, dan sebagai regulator diharapkan pemerintah untuk lebih progresif dalam membuat peraturan-peraturan yang jelas dalam mengelolalahan pemakaman dan kepada masyarakat Situbondo. Diharapkan kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kerja sama dalam proses pengelolaan Pemakaman dengan baik agar terjadi sinergi untuk menarik perhatian publik yang patut dijadikan sebagai contoh pengelolaan Pemakaman di Indonesia Timur