Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik di Indonesia

Abstract

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terus mejadi polemik yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan karena akan menghilangkan hak konstitusional partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Presidential Threshold bagi sebagian warga negara dan partai politik sudah tidak diperlukan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena akan membuat pasangan calon Presiden dan Wakil tidak bervariasi seperti tahun 2014 dan 2019. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam terhadap permasalahan tersebut. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undangundang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah Presidential Threshold menghilangkan hak konstitusional partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dan apakah diperlukan Presdential Threshold atau tidak dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait permasalahan tersebut yakni dengan melakukan peninjauan ulang ketentuan Presidential Threshold agar tidak merestriksi atau membatasi hak partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dengan mengurangi persentase Presidential Threshold. Hal tersebut dilakukan agar memunculkan altenatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti pada awal penerapan ketentuan Presidential Threshold pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 yang memunculkan 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.