Prosiding VENNAS AIHII Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia - "Membangun Kedaulatan Maritim, Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia”

Abstract

Tulisan ini menganalisis bagaimana problematika kedaulatan maritim Indonesia sejak pencanangan kebijakan Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif serta studi dokumentasi, tulisan ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan kedaulatan maritim terkesan masih “setengah hati” untuk tidak dikatakan tidak seserius gelora narasi dan mimpi besar Poros Maritim Dunia. Pengarusutamaan kedaulatan maritim (mainstreaming maritime soverignity) tidak terjadi baik dalam sektor politik luar negeri maupun dalam negeri. Strategi dan doktrin pembangunan di kabinet pemerintahan Jokowi masih cenderung land heavy. Pemberdayaan dan peningkatan sea power tidak diimbangi distribusi anggaran yang signifikan terutama pada institusi strategis terkait kedaulatan maritim. Akibatnya, sumberdaya ekonomi, politik, dan budaya maritim yang berlimpah dimiliki Indonesia belum terkelola secara mandiri dan berdaulat seutuhnya. Dari perspektif hubungan internasional, tantangan utamanya adalah mereformasi total strategi diplomasi maritim serta mengarusutamakan doktrin serta strategi pertahanan dan keamanan maritim (maritime security). Terkait hal ini, pemerintah idealnya perlu mengambil tiga posisi langkah berikut. Pertama, mendesain ulang regulasi dan Kebijakan Kelautan Indonesia dengan substansi pengarusutamaan maritim. Kedua, memperkuat kebijakan anggaran maritim sebagai prioritas utama. Ketiga, mempersiapkan generasi bangsa secara terencana, sistematis dan komprehensif untuk memiliki budaya dan kesadaran maritim (maritime culture and awareness).