Menakar Peluang Judicial Review Revisi UU KPK

Abstract

TIDAK acuh pada seruan nurani publik, pemerintah dan DPR telah bermufakat atas revisi UndangUndang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kesepakatan tersebut dinilai cacat moral oleh banyak pihak karena selain keganjilan dalam hal prosedurnya, secara substantif ia bukannya menguatkan KPK sebagaimana menjadi harapan publik tetapi justru sebaliknya malah melemahkan KPK. Meskipun demikian, rezim revisi UU KPK secara prosedural formal resmi dimulai sejak persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR tersebut. Pasalnya, persetujuan bersama terhadap revisi UU KPK tersebut hanya perlu ditindakanjuti oleh pengesahan Presiden dan pengundangannya dalam Lembaran Negara.