IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEWA BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Bondowoso)

Abstract

Perubahan cara pandang terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diawali dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 yang mengamanatkan adanya pengelolaan aset negara secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satunya dengan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bondowoso. Sampai saat ini, Polres Bondowoso telah menyewakan sebagian barang milik negara yang dikuasainya, yaitu berupa pertokoan yang berlokasi di Jalan A. Yani Nomor 71 dan 72 Bondowoso yang terletak di jalan utama poros JemberBondowoso

dan berupa kantin di Jalan Veteran Nomor 1, dekat dengan pusat kota (dalam lingkungan Kantor Polres Bondowoso). Tujuan penelitian adalah : (1) mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance, manajemen aset dan sistem administrasi dalam implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso dan (2) mengkaji hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Kepolisian Resor Bondowoso dalam implementasi sewa barang milik negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Bondowoso dengan sumber data yang didapat dari (1) wawancara dengan informan yang dianggap paling mengetahui dan membantu peneliti untuk memperoleh data-data sebanyak delapan informan (2) dokumen berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, Surat Perjanjian Sewa, Laporan dinas, dan lain-lain (3) pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian. Hasil penelitian implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama good governance dalam implementasi sewa barang milik negara di Polres Bondowoso yaitu transparansi dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik, namun prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Kepolisian Resor Bondowoso telah melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya manusia di Polres Bondowoso yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa barang milik negara. Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan wewenang dalam proses sewa barang milik negara dari Polda Jawa Timur kepada Polres Bondowoso mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik negara tidak efektif dan efisien. Namun komunikasi yang baik pada tingkat pelaksana implementasi di pemerintahan dalam pelaksanaan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso dan disposisi atau sikap dari pimpinan di dalam organisasi yaitu dari Markas Besar Polri, Polda Jawa Timur dan Kepala Polres Bondowoso yang mendukung implementasi kebijakan sewa barang milik negara di Polres Bondowoso menjadi pendorong keberhasilan implementasi kebijakan.