Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis

Abstract

Perseroan dibangun atas dasar prinsip persekutuan modal dan perjanjian. Kedua prinsip ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Kendati demikian, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenyampingkan kedua prinsip tersebut. Beranjak dari pengamatan ini, ditelaah tiga masalah: (1) mengapa pengeculian ini hanya berlaku untuk bentuk perseroan tertentu?, (2) apakah pengecualian ini dapat dibenarkan dari sisi keadilan-kesetaraan; dan (3) apa ratio legis dari pembolehan pembentukan perseroan dengan pemegang saham tunggal? Dengan menggunakan pendekatan yuridis doctrinal jawaban yang ditemukan adalah (1) kedua prinsip tidak diberlakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara karena pengaturan pembentukan, pengelolaan dan sumber modal diatur oleh hukum public; (2) pengecualian ini tidak dapat dibenarkan dari sisi keadilan karena bersifat diskriminatif dan mengabaikan prinsip kesamaan dihadapan hukum dan (3) peluang mendirikan perseroan dengan pemegang saham tunggal diambil atas dasar praktik ini telah diterima masyarakat.