Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban

Abstract

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik. Pada organisasi publik anggaran harus diketahui oleh publik sehingga dapat memberikan evaluasi, kritik dan masukan untuk dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya, bagi organisasi swasta anggaran merupakan suatu hal yang dirahasiakan informasinya. Menurut Halim (2013), anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Tahun 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah No 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengakibatkan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu melimpahkan wewenang dari pusat kepada daerah dan diikuti dengan pelimpahan wewenang pengelolaan dana, menghasilkan perubahan yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem keuangannya. Terbaru diterbitkan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam perturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Hal tersebut berarti sudah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas dan diubah lagi dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD berdasar pertimbangan yang berlaku.