| dc.description.abstract | Dr. Anastasia Murdyastuti, MSi, Dosen FISIP-Universitas Jember, Program Studi llmu Administrasi Negara, Reiventing Local Goverment Melalui Penataan Sistem Transportasi Publik Berbasis The Residual Enabling Authority Di Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo, 66 hal, 2012.
Sistem transportasi publik sebagai gabungan antar sub sistem yang terdiri kegiatan, sarana prasarana dan pergerakan akan menentukan cepat lambatnya perkembngan perekonomian suatu daerah dan kesejahteraan masyaraat. Apalagi dengan bertambah banyaknya kendaraan pribadi yang sering menyebabkan kemacetan atau keengganan menggunakan kendaraan umum karena lambat mengakibatkan pamor transportasi publik kendaraan bermotor menjadi semakin jelek. Oleh karena itu diperlukan penataan sistem transportasi publik yang saling berhubungan secara sinergi dan berkesinambungan agar memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pergerakan orang dan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan: 1) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo dalam menciptakan sistem transportasi publik kendaraan bermotor yang demokratis dan strong market. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya sistem transportasi publik kendaraan bermotor yang demokratis dan strong market. di Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo. 3. Merekonstruksi model sistem transportasi publik kendaraan bermotor yang demokratis dan strong market sehingga dapat dikembangkan dan diterapkan di Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo.
Hasil penelitian adalah: .1). Penataan sistem Transportasi publik kendaraan bermotor yang demokratis dan strong market sangat penting bagi daerah dalam menciptakan pemerntahan yang baik. Melalui penataan pergerakan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain secara aman dan nyaman yang dapat meningkatkan perkembangan perkonomian dan penataan 2). Sistem transportasi publik yang terdiri dari sub sistem kegiatan, sarana prasarana dan pergerakan masih terbelenggu oleh adanya kebijakan pusat maupun propinsi dan kepentingan kelompok tertentu sehingga kepentingan masyarakat masih sering terabaikan. Sulitnya perubahan jalur lalu lintas, buruknya kondisi moda transportasi dan ketersediaan sarana prasarana masih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang lebih atas sehingga mengakibatkan penataan sistem transportasi di daerah mengalami kendala dan kurang maksimal. 3) Dalam mewujudkan sistem transportasi multimoda belum mampu menjangkau semua kegiatan dan seluruh wilayah yang membutuhkan transportasi publik. Masih terdapat jalur traspotasi yang saling berhimpitan atau sebaliknya terjadi kelangkaan sehingga belum menunjukkan pemerataan. Keterbatasan sarana prasarana karena keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi antar intansi sehingga masih banyak tempat-tempat rawan kecelakaan tidak dilengkapi rambu lalin, rusaknya jalan dan kondisi moda transportasi yang rusak atau tua tidak dilakukan peremajaan sehingga kurang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. 4) Faktor waktu dan kenyamanan menjadi prioritas utama dalam menciptakan sistem transportasi publik yang baik bagi pengguna transportasi publik dan biaya bukan merupakan hal yang dipermasalahkan karena masyarakat sudah menyadari bahwa biaya akan menentukan kualitas pelayanan. Kelambatan dan ketidaknyamanan penggunaan transportasi publik menyebabkan orang pindah ke kendaraan pribadi, maka dengan tinnginya dinamika dan mobilitas orang dan barang masyarakat
iv
menghendaki pergerakan yang cepat dan dinamis serta difasilitasi dengan fasilitas kendaraan yang nyaman demi keselamatan.5) Model Reiventing Local Goverment Melalui Penataan Sistem Transportasi Publik Berbasis The Residual Enabling Authority Di Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo akan tercipta jika mampu meminimalisir penggunaan biaya operasional, memeliputi
komponen sub sistem kegiatan pergerakan, sarana parasana yang saling berinteraksi dan berhubungan pengaruh mempengaruhi serta mempehatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berorientasi pada kepentingan masyarakat, pengusaha angkutan maupun pemerintah sendiri agar terjaga kesinambungan dan keberlangsungan sistem transportasi tersebut.
Penelitian ini merekomendasikan: 1) Perlu penyediaan sarana prasarana yang memadai sesuai standart keamanan agar mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pergerakan orang dan barang. 2) Penataan jalur transportasi publik perlu dilakukan secara merata dan proporsional sesuai kebutuhan masyarakat terutama untuk lokasi-lokasi yang berhimpitan dan lokasi yang belum terjamah perputaran jalur transportasi sehingga dapat mengurangi tingkat persaingan yang tinggi dan menghidarkan ketimpangan perekonomian. 3).Keterbatasan dana yang dimiliki Dinashubkominfo perlu dilibatkan peran swasta untuk mengatasi kelangkaan sarana prasarana dan ketersediaan moda trasportasi yang handal sehingga keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan sistem transportasi yang bak.
Kata kunci: Reinventing Local Government, Sistem Transportasi Publik dan Demokratis | en_US |
