Prosedur Penata Usahaan dan Pembagian Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB) Berdasarkan UU NO.16 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember

dc.contributor.advisor	PURNAMAWATI, Indah
dc.contributor.author	FIRMANSYAH, Anas
dc.date.accessioned	2019-11-15T06:32:06Z
dc.date.available	2019-11-15T06:32:06Z
dc.date.issued	2006-04
dc.identifier.nim	020803104386
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94374
dc.description.abstract	Berdasarkan evaluasi dan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai prosedur penatausahaan setoran dan pembagian PBB dan BPHTB pada KPPN maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut Sesuai Undarg-Undang NO. 16 tahun 2000 pasal 10 ayat 2 bahwa sektor PBB dan BPHTB harus dilaporkan ke KPPN untuk diadministrasikan dan dibukukan dengan benar Dengan setoran PBB dan BPHTB Yang dilaporkan ke KPPN maka dapat diketahui kecocokan laporan dari Bank Operasional III ( BO 111) dan Bank Persepsi dengan KPPN	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.relation.ispartofseries	020803104386;
dc.subject	PENATA USAHAAN	en_US
dc.subject	PEMBAGIAN HAK ATAS TANAH	en_US
dc.subject	PBB	en_US
dc.subject	KPPN	en_US
dc.title	Prosedur Penata Usahaan dan Pembagian Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB) Berdasarkan UU NO.16 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.identifier.validator	Taufik Tgl 26 September 2023