Dinamika Ketidakkonsistenan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Dramaturgi

Abstract

Pemasangan banner merupakan salah satu upaya mewujudkan transparansi dalam penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Banner APBDesa menunjukkan penggunaandana desa selama tahun anggaran, sedangkan banner slogan menunjukkan komitmen pemerintah desa dalammenyelenggarakan pemerintahan desa yang tertib dan bersih tanpa korupsi. Banner menjadi wajah bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang baik di mata masyarakat. Masyarakat desa dapat mempertanyakan dugaan ketidakkonsistenan yang terjadi antara apa yang tertulis di banner dengan realisasinya. Banner menjadi citra diri bagi pemerintah desa sehingga harus ditampilkan secara konsisten agar pemerintah desa dapat mencapai tujuannya dalam menerapkan prinsip transparansi dengan baik.Tujuan penelitian untuk mengungkapdinamika ketidakkonsistenan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan perspektif dramaturgi. Penggunaan perspektif dramaturgi dalam penelitin ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perilaku kepala desa dan aparatur desa dalam menghadapi dinamika pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa “S”, Kecamatan “SN”, Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan pada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan koordinator pelaksana kegiatan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah banner APBDesa tahun anggaran 2017 dan banner slogan yang terpasang di Kantor Desa “S”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan di 4 bidang kegiatan pemerintah desa “S”. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mendapatkan alokasi belanja desa sebesar 37 persen yang diperuntukkan pada 3 kegiatan yaitu pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kantor desa, penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya perangkat desa, dan kegiatan operasional desa. Keseluruhan anggaran belanja untuk bidang ini berasa dari alokasi dana desa. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 memperbolehkan pemerintah desa “S” menggunakan alokasi dana desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya perangkat desa sebesar 40 persen sama halnya tertulis di dalam APBDesa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan juga menerima pengalihan dana dari bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebesar 7 persen dan 2 persen. Fakta bahwa pemerintah desa “S” menggunakan alokasi dana desa sebesar 50 persen untuk penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya, serta mendapatkan pengalihan dana dari bidang lainnya merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah desa “S” dalam mengelola keuangan desa karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 dan APBDesa “S”. Pemerintah desa “S” berusaha melaksanakan setiap pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBDesa “S”. Pelaksanaan pembangunan desa mengalami kendala karena kondisi lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan paving di Dusun “PN” dialihkan ke kegiatan pembangunan yang lainnya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan paving yang tidak sesuai dengan APBDesa “S” tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaannya. Dinamika ketidakkonsistenan pengelolaan dana desa juga terjadi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Kedua bidang tersebut mengalihkan dananya yang mempunyai potensi tidak terserap ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah desa “S” menginginkan semua dana desa yang dimiliki oleh desa “S” dapat terserap seluruhnya.