Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundangan-Undangan Indonesia

dc.contributor.author	FATHORRAHMAN
dc.date.accessioned	2018-11-12T02:18:32Z
dc.date.available	2018-11-12T02:18:32Z
dc.date.issued	2018-11-12
dc.identifier.nim	NIM160720101017
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87867
dc.description.abstract	Untuk dapat melihat dan memahami secara komprehensif terkait peraturan delegasi, maka lebih elok apabila megetahui makna sederhana dari dua kata tersebut. Kata “Peraturan” dan “Delegasi”. Kata peraturan dapat dimaknai sebagai hukum atau sekumpulan aturan yang mengikat secara umum. Peraturan adalah ketentuan umum yang diperuntukkan kepada hal-hal yang masih abstrak1. Sedangkandelegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan sebuah kewewenang yang sudah ada badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu kewewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara(TUN) lainnya2.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.relation.ispartofseries	160720101017;
dc.subject	Peraturan Delegasi	en_US
dc.subject	Sistem Peraturan	en_US
dc.subject	Perundangan-Undangan Indonesia	en_US
dc.title	Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundangan-Undangan Indonesia	en_US
dc.type	Thesis	en_US