Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Total Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Administration Procedure of Income Tax Article 22 for the Total Station Purchase at the Jember Land Office)

Abstract

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 26 Februari sampai 09 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total Station pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total Station pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badanbadan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian perangkat pengolah data dan komunikasi Total Station . Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam pembelian Total Station melakukan kerjasama dengan PT. Mitra Sarana Geomatika. Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia Kantor Pertanahan Jember menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment System yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan, 2014:33). Dalam hal ini Bendahara Kantor Pertanahan Jember berhak untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan Total Station. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian Total Station adalah sebesar 1,5% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pegadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station merupakan pungutan pajak Penghasilan Pasal 22 terbesar dalam tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 2.685.000. Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total Station yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.