| dc.contributor.advisor | Mas’ud, Imam | |
| dc.contributor.author | ARISTAWATI, LITA | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T03:09:23Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T03:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-02 | |
| dc.identifier.nim | 140803104046 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/84438 | |
| dc.description.abstract | Pemerintah daerah menegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal –
usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
memposisikan Desa pada level yang sangat strategis dari pada sebelumnya,
karena otonom yang dimiliki oleh Desa telah diakui. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | Pemerintah daerah menegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. | en_US |
| dc.title | PROSEDUR PENCAIRAN DAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2016 – 2017 PADA PEMERINTAH DESA SUMBERWARU KABUPATEN SITUBONDO | en_US |
| dc.type | Diploma Report | en_US |
