TATA LAKSANA PERMOHONAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER

Abstract

Dalam perlintasan orang antar negara, mutlak harus dilengkapi dengan suatu keterangan jalan yang biasa disebut mutt perjalanan atau paspor atau yang sejenisnya. Oleh karena itu setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia hams melalui perneriksaan imigrasi untuk pemantauan kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam rangka menjainin dan melindungi berbagai kepentingan nasional, telah ditetapkan suatu tata pengawasan dan tata pelayanan, atas masuk dan keluarnya orang dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan prinsip tersebut selaras dengan pengaturan dalam Undang-undang Noinor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pada prinsipnya setiap Warga Negara Indonesia berhak ke War atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dengan berbagai kepentingan yang berbeda seperti tugas diplomatik, dims ke bar negeri, atau kepentingan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melindungi hak dan kepentingannya di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Keimigrasian ditegaskan wajib memiliki Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari dan mencennati perkembangan situasi yang terjadi sehubungan dengan adanya berbagai tuntutan masyarakat atas perbaikan dan peningkatan pada sektor pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan perizinan keimigrasian. Perbaikan dan peningkatan pelayanan perizinan keimigrasian diarahkan