ANALISIS POLITISASI APBD DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA DI JAWA TIMUR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kewajaran signifikansi kenaikan pos-pos belanja di daerah pemilukada petahana dibandingkan dengan daerah pemilukada nonpetahana dan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Negeri. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu mendeksripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi pada obyek penelitian yang kemudian akan diperbandingkan antara subyek penelitian yang satu dengan subyek penelitian yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pos belanja tidak dijadikan sebagai objek pemanfaatan anggaran oleh calon petahana. Hal ini disebabkan karena trend kenaikan pos belanja yang signifikan tidak hanya terjadi di daerah pemilukada petahana, namun juga terjadi di daerah nonpetahana dan di daerah yang tidak melaksanakan pemilukada. Signifikansi kenaikan pos belanja di daerah petahana selanjutnya tidak dapat dikatakan sebagai politisasi APBD calon petahana untuk melanggengkan kekuasaannya.