| dc.description.abstract | Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan beralih
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya Undang-undang
Nomor 28 tahun 2009. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut semua
kabupaten dan kotamadya di Indonesia termasuk Kabupaten Lumajang harus
mengimplementasikan pengenaan PBB sektor P2 tersebut paling lambat 2014. Ide
awal penelitian ini dibangun karena adanya pengalihan PBB P2 dari Pemerintah
Pusat ke pemerintah Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dari
sisi Regulasi Hukum, Organisasi, Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Perangkat Informasi dan Tehnologi (IT), dan lain-lain telah memadai dalam rangka
pengelolaan PBB P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor
yang mendukung pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Lumajang pasca pengalihan dari
Pajak Pusat termasuk persepsi atas pengalihan tersebut. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap
narasumber yang kompeten dan terkait dengan pengalihan PBB P2 serta didukung
data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten
Lumajang dan berbagai sumber lainnya termasuk studi pustaka yang terkait. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Kabupaten Lumajang sudah
mempersiapkan dengan baik untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di tahun 2014 . Beberapa hal yang telah
dipersiapkan dengan baik adalah pembentukan ketentuan terkait PBB P2 termasuk
Standar Operasional Prosedur, pelatihan dan pengembangan terkait PBB P2,
perekrutan pegawai baru baik outsoucing atau dari bagian lain yang dipindahkan ke
DPKAD Lumajang, menyediakan anggaran dalam rangka kegiatan-kegitan
pengalihan PBB P2 termasuk pengadaan IT, membuat memorandum of
understanding (mou) dengan berbagai instansi terkait seperti Badan Pertanahan
Nasional, Bank Jatim, Notaris/PPAT, dan lain-lain. | en_US |
