Show simple item record

dc.contributor.advisorIrmadariani, Ririn
dc.contributor.advisorSupatmoko, Djoko
dc.contributor.authorSantosa, Rachmat
dc.date.accessioned2016-01-13T03:31:38Z
dc.date.available2016-01-13T03:31:38Z
dc.date.issued2016-01-13
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71229
dc.description.abstractDalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah ditugasi menangani masalah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan salah satu kebijakan strategis dan kebijakan pendukung untuk perpajakan. Mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara melalui pajak maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak salah satunya mengenai angsuran pajak. Di Indonesia ada beberapa sektor usaha yang berpotensi dapat memberikan pendapatan pajak besar tetapi tidak dapat terealisasi karena berbagai macam faktor. Salah satunya kesulitan dalam proses pembayaran pajak.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.titlePERSEPSI WAJIB PAJAK BARU ATAS PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA JEMBERen_US
dc.typeUndergraduat Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record