Show simple item record

dc.contributor.advisorSudjak, Suhartini
dc.contributor.advisorMiqdad, M
dc.contributor.authorCahyono, Hendra Dwi
dc.date.accessioned2016-01-05T07:38:17Z
dc.date.available2016-01-05T07:38:17Z
dc.date.issued2016-01-05
dc.identifier.nim990803104337
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70169
dc.description.abstractSeiring bergulirnya arus reformasi dan tuntutan demokratisasi, maka pemerintah Indonesia mulai serius menanggapi aspirasi yang berkembang untuk memberikan otonomi lebih luas kepada daerah laju pertumbuhan di daerah berkembang pesat. sehubungan dengan hal itu maka pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerahen_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectRetribusi pasaren_US
dc.subjectDinas Pendapatan Daerahen_US
dc.titleadministrasi retribusi pasar pada dinas pendapatan daerah kabupaten Lumajangen_US
dc.typeDiploma Reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record