Diploma Programme - Faculty of Social and Political Science: Recent submissions
Now showing items 321-340 of 455
-
Prosedur pengisian dan penyetoran SPT. tahunan pajak penghasilan (pph) pasal 21 wajib pajak orang pribadi atas pegawai tetap pada PT. Kertas Basuki Rachmat (persero) Banyuwangi
(2016-01-20)Pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara ( GBHN ) adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuannya ... -
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) KEBUN AJONG GAYASAN
(2016-01-20)Tujuan dari kegiatan praktek dan penulisan laporan ini adalah ingin lebih memahami proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah. -
PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA RUMAH SAKIT PERKEBUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER
(2016-01-19)Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memahami tentang pelaksanaan kegiatan perpajakan khususnya pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada Rumah Sakit Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara X ... -
PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS JASA TENAGA AHLI (DOKTER UMUM KELUARGA) PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA KANTOR PERWAKILAN CABANG 13-10 JEMBER
(2016-01-19)Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (Dokter umum keluarga). -
PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PT. BANK JATIM CABANG JEMBER
(2016-01-18)Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan 09 Maret 2010 dengan pelaksanaan kegiatan: membantu kegiatan secara langsung di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang ... -
Pengawasan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pajak penghasilan pasal 25 di kantor pelayanan pajak Pamekasan
(2016-01-13)Sejak berahkir boom minyak pada awal tahun 80 an, sumber sektor minyak bumi dan gas alam beralih ke sektor non migas. sejak saat itu sektor non migas diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiyaan pembangunan yang ... -
Prosedur Pembeyaran Bea Masuk Dokumen Impor Di Kantor Palayanan Bea Dan Cukai Tipe A Ngurah Rai Bali
(2016-01-07)Fungsi institusi kepabeanan dalam lalu lintas perdagangan impor dan ekspor adalah melakukan pengamanan hak fiskal negara ,sebagai trade facitator dan pengawasan terhadap lalu lintas barang dalam rangka pengamanan kepentingan ... -
Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di Kantor Pelayanan Bea Dan cukai Tipe A Ngurah rai Bali.
(2016-01-06)Sumber penerimaan dalam negara berasal dari penerimaan migas dan non migas .Dengan tidak stabilnya harga minyak di pasaran dunia menjadikan penerimaan non migas kini menjadi sumber peneriamaan negar ayang diandalkan. -
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Obat Obatan Dan Peralatan Medis Di Rumah Sakit Perkebunan PTPN X Kabupaten Jember.
(2016-01-06)Rumah sakit Perkebunan PTPN X merupakan salah satu institusi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang sosial dan seiring dengan perkembangan nya ,rumah sakit PTPN Xdalam melaksanakan tufas fungsi ... -
Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Karyawan Tetap PT. Telkom Cabang Bondowoso.
(2016-01-06)Penerimaan Non migas di antaranya dari sektor pajak .Penerimaan negara akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.Hal ini ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair ,yaitu pajak sebagai sumber dana ... -
Proyeksi Pengaruh Biaya Jabatan Dan Penghasilan Tidak Kenak Pajak Bagi Pegawai Tetap Terhadap Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 Di kantor Pajak Pasuruan.
(2016-01-06)Mengingat Penerimaan negara dari sektor migas kurang bisa diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara.Terlebih dalam masa krisis ekonomi yang di picu antara lain oleh terdepresinya nilai tukar rupiah sejak tahun 1997. -
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang Undang No 7 tahun 2000 Atas Pegawai Tetap pada PT Perhutani KPH Jember Unit II Jatim.
(2016-01-05)PT Perhutani KPH Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)mengemban tugas mengelola hutan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara ,khususnya dari hasil hutan. -
Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Atau bangunan Oleh PT. asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Distrik Jember.
(2016-01-05)Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang di wajibkan berdasarkan Undang Undang(yang dapat dipaksakan )tanpa mendapat jasatimbalyang langsung dapat ditujukan dan di gunakan untuk pengeluaran umum. -
Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. telkom (Persero) Terbuka Cabang Probolinggo.
(2016-01-05)Pembangunan nasional dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang bertehnologi modern.Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan Swasta sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan ... -
Pelaksanaan Pemungutan pajak Proyek Pemerintah Yang di Biayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri Pada Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Jember.
(2016-01-05)Pemerintah menghadapi kenyataan bahwa indonesia tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembengunan apalagi untuk mengejar pertumbuhan .Agar ekonomi tumbuh ,negara harus membengun dan untuk itu harus ada investasi. -
Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di Lingkungan PT.Kereta Api (Persero) DaopIX Jember.
(2016-01-05)Pembangunan Nasional Jangka Panjang ke depan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan sumber daya yang ada khususnya sumber daya manusia. -
Pelaksanaan Pemungutan Atau Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT.Asuransi Jasa Indonesia Cabang jember.
(2016-01-05)Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat,yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral PajakDepartemen Keuangan. -
Mekanisme Pemotongan PPh Atas Insenstif Bendaharawan Gaji Dalam Pemberian Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap Pada BRI Unit Gajah Mada Jember.
(2016-01-05)Salah satu usaha untuk mewujudkan Kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri baik itu faktor migas maupun sektor nonmigas. -
Penetapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengkreditan Pajak Masukan Atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) Pada PT. Perhutani (Persero) KPH Jember Unit II Jatim.
(2016-01-05)PT Perhutani (Persero) KPH Jember Unit II Jatim .Sebagai Badan Usaha Milik Negara.mengemban tugas mengelola hutan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. -
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Anggaran Pembengunan (APBN) Pada Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN) Jember.
(2016-01-05)Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembeyaran pembangunan yang mandiri yakni dengan Menggali sumber sumber dana yang ada ,yang disebut tabungan pemerintah atau publik saving,yaitu selisih antara penerimaan dalam negeri ...