| dc.description.abstract | Kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan adalah substansi penting penentu peningkatan sektor perekonomian dan sosial masyarakat nelayan. Kebijakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil kelautan dan perikanan, karena sifat lautan yang open access (dapat diakses khalayak umum) dan res nullius (hasil laut menjadi milik perseorangan sampai ditangkap) yang dapat menyebabkan keadaan laut menjadi overcapacity (daya tangkap lebih) dan merusak ekosistem didalamnya. Keadaan daya tangkap lebih dapat berakibat pada berkurangnya hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan. Selain itu, pola hidup masyarakat pesisir yang masih tergantung pada pengambe’, dan tingkat pendidikan yang rendah, kurang mendukung kemajuan sosial ekonomi nelayan. Hal tersebut masih terjadi di komunitas pesisir Puger, Kabupaten Jember hingga kini, sehingga sepanjang tahun 2001-2012 pemerintah menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup pengembangan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di bidang peningkatan keahlian, konservasi lingkungan, dan perluasan usaha kemaritiman. Regulasi tersebut dapat berimplikasi luas terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan | en_US |
