KONFLIK BERDARAH DI DESA KARANGASEM KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI (18 OKTOBER 1965)

Abstract

Terpilihnya Suwarno Kanapi menjadi Bupati Banyuwangi yang diusung oleh PKI, berarti menunjukkan kemenangan PKI terhadap lawan-lawannya, yakni NU, PNI, dan Militer. Apalagi jajaran eksekutif lebih 25 % kursi PKI menguasai pemerintahan Banyuwangi. Hal ini mengakibatkan ketidak puasan oleh lawan-lawan politiknya. Berbagai cara licik dilakukan lawan-lawan politiknya yang tidak puas dengan terpilihnya Suwarno Kanapi dengan cara menunda pelantikan bupati Banyuwangi. Dengan melakukan negoisasi dengan Gubernur Jawa Timur, melakukan unjuk rasa, dan memblokir jalan. Cara ini ternyata cukup berhasil karena pelantikan Suwarno Kanapi tertunda sampai 7 bulan lamanya. Meledaknya Gerakan 30 September 1965 di Ibukota Jakarta, semakin carut marut situasi di tingkat lokal di Banyuwangi. PKI disiyalir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Melihat situasi yang mencekam ini, pihak lawan politik memanfaatkan dengan membentuk Front Bersatu, BKKS untuk memonitor dan mengontol ofensif kegiatan-kegiatan PKI beserta simpatisannya. Pada tanggal 16 Oktober 1965 sebuah rapat akbar di alun-alun Blambangan Banyuwangi. Rapat akbar mempertegas bahwa PKI dibalik insiden Gerakan 30 September 1965. Para Tokoh PNI, NU, Militer sepakat dalam rapat akbar itu mengutuk dan memprovokasi warga untuk menangkap PKI beserta simpatisannya. Sementara itu di Desa Karangasem melakukan persiapan strategi dan taktik untuk membendung Front Bersatu yang telah melakukan penjarahan, pengrusakan, dan penangkapan yang dianggap berbau Komunis diberbagai daerah di Banyuwangi. Para tokoh PNI, PKI, NU dan Militer sepakat untuk melindungi desa tanah leluhur mereka dari serbuan Front Bersatu pimpinan Mursid Muncar. Tanggal 18 Oktober 1965 meledak di Karangasem, Pemuda Ansor Muncar melakukan penyerbuan. Pasca konflik berdarah di Desa Karangasem, menjadikan alasan dendam bagi organisasi yang anti-PKI. Para otak penggerak massa maupun yang terlibat di dalam peristiwa itu, ditangkap dan ditahan di Kodim Gambiran. Mereka ditangkap karena mendapat informasi “penghianat desa” daftar list orang yang dianggap terlibat dalam konflik dan diajukan ke BKKS. Perlakuan tidak manusiawi diberikan kepada anggota/simpatisan PKI. Politik balas jasajuga mewarnai Desa Karangasem.Tempat kosong kepala desa dan pamong desa menjadi rebutan mereka-mereka yang berjasa dalam penumpasan PKI. Pergantian nama desa pun dilakukan dari Karangasem menjadi Yosomulyo diharapkan desa ini sudah bersih dengan hal-hal dari Komunis.