PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA/BURUH OUTSOURCING DI PT TELKOM BONDOWOSO

Abstract

Landasan kebijakan perlindungan hukum jaminan pekerja/buruh dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, diatur dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) secara jelas menyatakan,bahwa” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memberikan gambaran tentang pekerja/buruh yang bekerja disuatu perusahaan harus dijadikan sebagai acuan untuk dapat diberikan dukungan berupa jaminan oleh perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Hukum Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengatur perjanjian ataupun kegiatan pelaku usaha agar tidak mengarah pada ketidaksesuaian penerapan pelaksanaan Undangundang

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kegiatan outsourcing dan salah satu kasus yang saya temukan adalah jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh outsourcing di PT Telkom Bondowoso. Sehingga ruang lingkup pembahasan dalam Tesis ini adalah Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing di PT Telkom Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Memperoleh gambaran secara lengkap dan mengkaji tentang perlindungan hukum pekerja/buruh outsourcing di PT Telkom Bondowoso yang pelaksanaannya berkaitan dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan Undangundang

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (2) Untuk mengetahui serta

mengkaji

perlindungan hukum pekerja/buruh di bidang struktur dan gaji/upah dengan teknologi digunakan, khususnya pekerjaan panjat tiang/menara yang akhirnya bermuara pada kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh outsourcing di PT Telkom Bondowoso; (3) Untuk menemukan solusi normatif yang dapat lebih melindungi pekerja/buruh outsourcing di PT Telkom Bondowoso. Penelitan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan tertulis antara PT Telkom dengan Kopegtel sedangkan bahan hukum sekunder meliputi studi pustaka, pendapat para sarjana dan karya ilmiah yang dapat menunjang dan mendukung permasalahan yang dikaji serta mengacu pada penafsiran antisipasi untuk menjawab isu hukum dengan berdasarkan pada aturan yang belum berlaku dan dilengkapi dengan penelitian hukum empirik guna mendukung hasil analisa normatif.Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif untuk mengetahui atau menilai program-program yang dijalankan dengan menelaah substansi Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No. 032/HK810/RE.5-D.04/BO-05/2006. Hukum Ketenagakerjaan dan KEP-49/MEN/IV/2004. tentang Ketentuan Struktur dan Skala upah. Program outsourcing yang dilakukan oleh PT Telkom Bondowoso dapat dikatakan tidak sesuai dengan kegiatan yang di-outsource dan tidak mengacu pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus pada pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sedangkan perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tingkat teknologi yang digunakan tidak jelas dan tidak konsisten penerapannya, sehingga secara normatif berpengaruh terhadap bisnis usaha PT Telkom. Adapun pola pengaturan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berisiko tinggi dengan teknologi yang digunakan dalam program outsourcing di PT Telkom Bondowoso, setidaknya bersumber pada ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan harapan, PT Telkom dalam program outsourcing dapat meminimalisir hambatan menjalankan usahanya serta lepas dari persoalan dan tuntutan hukum.