“Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo”

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan karena dengan adanya pajak pemerintah dapat membiayai semua pelaksanaan pembangunan dan dengan pajak diharapkan rakyat dapat berperan serta secara langsung dalam pembiayaan pembangunan. Hasil yang diperoleh penulis selam melaksanakan Praktek Kerja Nyata(PKN) ini adalah PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo telah melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 yang didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002 dan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep 227/PJ/2002 yaitu dengan tariff 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah tersebut. PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik yang dapat ditunjukkan dari perhitungan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pemotongan dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo setelah itu menyerahkan hasil pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dan bukti pemotongan ke bagian perpajakan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Olean Situbondo dan dilanjutkan ke bagian keuangan untuk dilakukan penyetoran kepada Bank persepsi yaitu Bank Mandiri dengan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dibuat rangkap lima, setelah itu dilakukan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak Situbondo dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.