dc.contributor.author | Pamuji Widodo | |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T08:30:55Z | |
dc.date.available | 2014-01-23T08:30:55Z | |
dc.date.issued | 2014-01-23 | |
dc.identifier.nim | NIM070810101172 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/22434 | |
dc.description.abstract | Kegiatan otonomi daerah dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari
sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan
antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam sehingga tidak tertutup
kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam
menyelenggarakan tugas otonomi daerah. Keadaan beberapa daerah yang mengalami
kesulitan dalam melaksanakan otonomi daerah mendorong adanya dua permasalahan
yang diperkirakan akan muncul yaitu kemampuan keuangan daerah dan tingkat
efektifitas keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, peta
kemampuan keuangan daerah dan efektifitas keuangan daerah berdasarkan kinerja
PAD pada empat kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang,
Pamekasan dan Sumenep.
Penelitian ini menggunakan metode statistika deskriptif dengan data sekunder
berupa realisasi PAD, total belanja daerah, dan target penerimaan PAD yang dimulai
pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 karena pada tahun tersebut menunjukkan
waktu pada saat otonomi daerah mulai dilaksanakan oleh empat kabupaten di Pulau
Madura. Analisis yang digunakan terdiri atas: (1) analisis kemampuan keuangan
daerah dengan melakukan perhitungan nilai share (kemampuan PAD dalam
membiayai total belanja daerah), dan perhitungan nilai growth (pertumbuhan PAD);
(2) melakukan pemetaan kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran yang
nilainya berdasarkan nilai share dan growth; (3) analisis rasio efektifitas untuk
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dari
target yang telah ditentukan.
Selama era otonomi daerah empat kabupaten memiliki nilai share
(kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah) positif yang rendah yaitu sekitar
15% dari seluruh penerimaan daerah dan nilai growth (pertumbuhan PAD) antara
positif dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah empat kabupaten
masih berasal dari sumber lainnya seperti dari pemerintah pusat dan pertumbuhannya
tidak dapat di kontrol sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang menggambarkan
PAD empat kabupaten di Pulau Madura memiliki kemampuan yang rendah dalam
membiayai belanja daerah. Hasil nilai share dan growth selanjutnya di
tranformasikan dalam peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan
metode kuadran yang memposisikan kondisi keuangan daerah secara umum empat
kabupaten di Pulau Madura lebih sering berada pada kondisi paling buruk karena
PAD belum memiliki peran yang besar dalam membiayai belanja daerah dan
memiliki pertumbuhan PAD yang rendah sehingga daerah belum mempunyai
kemampuan dalam mengembangkan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
yang terdapat pada daerah tersebut. Bila dilihat dari efektifitas keuangan daerah,
empat kabupaten di Pulau Madura berdasarkan kinerja PAD selama era otonomi
daerah (tahun 2001-2009) berkisar pada kriteria sangat efektif hingga kurang efektif
dengan pergerakan efektifitas keuangan daerah yang semakin menurun. Kesimpulan
yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa empat
kabupaten belum siap untuk menghadapi era otonomi daerah karena masih tergantung
pada bantuan pemerintah pusat dan menurunnya dalam menggali potensi sumber
daya yang ada. Hal ini menunjukkan dua permasalahan yang diperkirakan muncul
selama era otonomi daerah yaitu kemampuan dan efektifitas keuangan daerah terjadi
di empat kabupaten di Pulau Madura. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 070810101172; | |
dc.subject | Analisis, Kemampuan, Efektifitas Keuangan Daerah | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN DAN EFEKTIFITAS KEUANGAN DAERAH EMPAT KABUPATEN DI PULAU MADURA DALAM ERA OTONOMI DAERAH | en_US |
dc.type | Other | en_US |