INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( DI KABUPATEN BANYUWANGI

Abstract

Pajak ialah kontribusi wajib rakyat kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dipungut oleh pemerintah pusat, pajak juga dipungut oleh pemerintah daerah yang merupakan salah satu sektor sumber penerimaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak daerah yang dikenakan terhadap bangunan yang disediakan bagi orang yang menginap/istirahat, mendapatkan pelayanan dan atau fasilitas pendukung lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. Pajak hotel yang kemudian disebut dengan pajak ialah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengumutan pajak hotel menggunakan Official Assessment System yaitu dimana suatu sistem perpajakan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Namun demikian, masih perlu adanya upaya peningkatan dalam hal mekanisme pemungutan pajak hotel agar pencapaian Pendapatan Asli Daerah