MEKANISME PEMBAYARAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR BANYUWANGI

Abstract

Pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan laporan tugas akhir serta mengetahui bahwa Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi, selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut melaksanakan kewajiban perpajakanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Praktek Kerja Nyata yaitu membantu petugas administrasi perkantoran di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi, dan mempelajari unsur-unsur terkait dengan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor; 2. Pembayaran dan cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor; 3. Penagihan Dinas Luar Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem pemungutan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi adalah Official Assessment System, dimana system pemungutannya memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) menentukan besarnya pajak yang terutang dan hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak dari pemerintah(fiskus) Unit Pelaksana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi yang merupakan salah satu Kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegitan pemerintah di bidang pendapatan, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sudah melebihi target. Hal ini terbukti dengan adanya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan hasil pembayaran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)