STUDI ANALISIS INTERAKSI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA: APLIKASI METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN GAME THEORY

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia. Permasalahan utama interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter terletak pada terjadinya trade-off antara pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian ini merupakan aplikasi metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Game Theory. Game Theory merupakan pendekatan matematis untuk merumuskan situasi konflik atau persaingan yang terjadi antara Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia, dengan membuat model persaingan dalam interaksi. Dengan menentukan fungsi-fungsi kepuasan (pay-off function) serta menugaskan beberapa tindakan (strategy set) kepada beberapa player, kemudian mengamati interaksi antara kebijakan satu sama lain untuk menghasilkan matriks pay-off yang merupakan kombinasi strategi kedua player. Metode AHP digunakan untuk menemukan strategi penting relatif yang mungkin diimplementasikan oleh Kebijakan Fiskal dan Moneter dan mengukur masing-masing pay-off. Peralatan utama AHP adalah sebuah hirarki dan data yang diperoleh berasal dari persepsi manusia yang dianggap expert (ahli). Hirarki AHP dikemas dalam kuesioner untuk ditanggapi responden dalam bentuk data kuantitatif untuk dikuantifikasi. Berdasarkan aplikasi metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Game Theory, nilai pay-off menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh player dalam berinteraksi dengan menggunakan masing-masing strategi. Nilai pay-off Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa strategi pengeluaran pemerintah (GOV) dan defisit APBN (DAP) merupakan strategi yang dipilih untuk menanggapi aksi Kebijakan Moneter. Nilai pay-off Kebijakan Moneter menunjukkan bahwa strategi jumlah uang beredar (JUB) merupakan strategi dominan yang dipilih untuk menanggapi aksi Kebijakan Fiskal. Sehingga untuk mengoptimalkan pancapaian tujuan akhir kebijakan makroekonomi berupa kesejahteraan masyarakat diperlukan koordinasi kebijakan yang lebih baik. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghindarkan dampak negatif yang dapat terjadi yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.