Browsing DIPLOMA PROGRAMME PRACTICE REPORT (Laporan Diploma) by Subject "Badan Pendapatan Daerah"
Now showing items 1-6 of 6
-
Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2020-04-22)Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah ... -
Mekanisme Pengajuan Mutasi PBB - P2 Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020-06-05)Laporan Tugas akhir dengan tema tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimulai ... -
Prosedur BPHTB Jual Beli melalui E-BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2020-05-18)Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendanaannya sendiri yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Jember untuk mendapatkan pendanaan tersebut salah satunya ... -
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2017-08-28)Upaya peningkatan kontribusi dana antara pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainya dilakukan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu ... -
Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(2019-08-30)Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 1 Pebruari 2019 sampai 31 Maret 2019. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur ... -
Prosedur Perhitungan dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(2019-05-16)Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ...