Show simple item record

dc.contributor.authorChairul Saleh
dc.date.accessioned2014-01-18T01:34:44Z
dc.date.available2014-01-18T01:34:44Z
dc.date.issued2014-01-18
dc.identifier.nimNIM020910291046
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16571
dc.description.abstractOtonomi Daerah yang pelaksanaannya telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, semakin memberikan keleluasaan kepada Daerah. Semua urusan yang sebelumnya diatur dan ditetapkan dari Pusat, kini bergeser menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Daerah, baik pelaksanaan maupun pembiayaannya. Pelaksanaan Otonomi Daerah kelihatannya memang sederhana namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit. Otonomi daerah mengandung makna pendemokrasian, pendewasaan politik rakyat daerah, pember dayaan mas yar akat dan s ekal i gus mensejahterakan rakyat. Tuntutan pemerataan dan keadilan yang sering dilancarkan, baik menyangkut ekonomi maupun politik pada akhirnya akan menjadi relatif dan dilematis. Oleh karena itu, sebagai proses, pelaksanaan Otonomi Daerah tidak dilakukan secara serentak sehari jadi, melainkan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan komprehensif serta terencana.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries020910291046;
dc.subjectFAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANen_US
dc.titleFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Studi Di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember (Influencing acceptance factors of land and building tax)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record