Penguatan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Eksekusi Pelanggaran HAM Berat: Studi Analisis Terhadap Efektivitas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Fakultas Hukum
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penegakan HAM di Indonesia, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran dan kewenangan Komnas HAM serta merumuskan model penguatan kewenangan yang ideal dalam penegakan HAM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tugas dan kewenangan Komnas HAM masih memiliki kelemahan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Komnas HAM melalui pemberian kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagai pengendali perkara, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang khusus tentang Komnas HAM atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan kedudukan Komnas HAM melalui pengaturan dalam konstitusi maupun undang-undang tersendiri guna memperjelas posisi, tugas, dan kewenangannya dalam penegakan HAM.
Description
Reuplod Repository Ratna 6 November 2026
Validasi Dan Finalisasi Ratna 6 November 2026
